Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.
Hukum Pidana
Pertanyaan
Apabila kita melaporkan sesuatu kepada Kepolisian, misalnya laporan tindakan penganiayaan, dan sudah beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut.
Jawaban
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran yang kedua kali olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H. dari artikel dengan judul Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Kepolisianyang dibuat oleh Flora Dianti, S.H., M.H. dari DPC AAI Jakarta Pusatdan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 05 Desember 2011 kemudian dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 28 Februari 2018...
Intisari :
Tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidanadisebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
perkara mudah;
perkara sedang;
perkara sulit; dan
perkara sangat sulit.
Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan.
Dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan pengaduan masyarakat (“Dumas”). Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak
Powered by: 
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sumber diketahui adanya suatu Tindak Pidana bisa melalui: Laporan, Pengaduan, atau Tertangkap Tangan.
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.[1] Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya.[2] Pengaduan bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.
Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.[3]
Batas Waktu Kepolisian Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana
Seperti diketahui, Kepolisian di sini bertindak sebagai Penyidik.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[4]
Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, dalamPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”)disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.[5]
Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:[6]
Perkara mudah, kriterianya:[7]
saksi cukup;
alat bukti cukup;
tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
proses penanganan relatif cepat.
Perkara sedang, kriterianya:[8]
saksi cukup;terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dantidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
Perkara sulit, kriterianya:[9]
saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
Perkara sangat sulit, kriterianya:[10]
belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
saksi belum diketahui keberadaannya;
saksi atau tersangka berada di luar negeri;
TKP di beberapa negara/lintas negara;
tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.
Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:[11]
tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dantingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu (daluwarsa) Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Akan tetapi, dalam Perkapolri 14/2012 disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara sebagaimana yang kami uraikan di atas.
Sebagai informasi, dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. MenurutPasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:
6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.
Sedangkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa dalam hal:[12]
mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;
mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun;
mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun;
mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
Upaya Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti
Menjawab pertanyaan Anda lainnya, dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan pengaduanmasyarakat.
Pengaduan masyarakat (“Dumas”)adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.[13]
Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.[14]Dumas secara langsung,merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung melalui:[15
bagian pelayanan Dumas;sentra pelayanan Dumas; atauunit pelayanan Dumas.
Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor melalui:[16]
komunikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi; dan/atau
surat-menyurat.
Dumas dapat disampaikan terkait dengan:[17]
pelayanan Polri;
penyimpangan perilaku Pegawai Negeri pada Polri; dan/atau
penyalahgunaan wewenang.
Penanganan Dumas ditangani oleh pihak-pihak yaitu:[18]
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, untuk lingkungan Polri;
Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri;
Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri;
Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), untuk lingkungan Polda.;
Bagian Pengawasan Penyidikan, di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum/Khusus/Narkoba (Bagwassidik) Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda;
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda; dan
Seksi Pengawasan (Siwas), untuk lingkungan Polres dan Polsek.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam artikel Cara Menyampaikan Komplain atas Pelayanan Polisi,laman Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) POLRI, yang bisa diadukan lewat layanan ini adalah:
Pelayanan yang buruk
Penyalahgunaan wewenang
Kekeliruan diskresi
Tindakan diskriminasi
Adanya korupsi
Adanya pelanggaran HAM
Di luar hal tersebut, mohon untuk dapat menghubungi Polsek, Polres atau Polda terdekat; atau hubungi call center 110.
Masih dari sumber yang sama, proses pengaduan pada Dumas dapat dilakukan dengan tahapan:
Mengisi form pengaduan dan identitas
Anda nantinya akan mendapatkan kode / nomor referensi pengaduan, dimana Anda dapat melacak sejauh mana proses pengaduan Anda.
Analisa permasalahan oleh tim khusus Propam Mabes Polri dan Itwasum Polri
Setiap pengaduan yang masuk akan dikaji apakah relevan dengan institusi Polri dan apakah relevan dengan ketentuan pengaduan.
Proses penyelidikan dan penyidikan
Dengan prosedur tetap dan terukur, pengaduan ditindaklanjuti.
Analisa kesimpulan dan pelaporan
Fakta-fakta hasil penyidikan disimpulkan dan dilaporkan kepada pimpinan dan Kompolnas.
Jawaban / tanggapan resmi kepada pengadu
Melalui email, hasil tanggapan pengaduan akan diberikan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[1] Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”)
[2] Pasal 1 angka 25 KUHAP dan Pasal 1 angka 15 Perkapolri 14/2012
[3] Pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 1 angka 18 Perkapolri 14/2012
[4] Pasal 1 angka 1 KUHAP
[5] Pasal 17 ayat (2) huruf e Perkapolri 14/2012
[6] Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 14/2012
[7] Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 14/2012
[8] Pasal 18 ayat (2) Perkapolri 14/2012
[9] Pasal 18 ayat (3) Perkapolri 14/2012
[10] Pasal 18 ayat (4) Perkapolri 14/2012
[11] Pasal 19 Perkapolri 14/2012
[12] Pasal 78 ayat (1) KUHP
[13] Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 9/2018”)
[14] Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 9/2018
[15] Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 9/2018
[16] Pasal 4 ayat (3) Perkapolri 9/2018
[17] Pasal 5 Perkapolri 9/2018
[18] Pasal 21 Perkapolri 9/2018
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eb0b53e5ee32/adakah-aturan-tentang-daluwarsa-penyelesaian-perkara-di-kepolisian?
